TANGERANG SELATAN – Pasca terbongkarnya dugaan kasus korupsi pengadaan masker tenaga kesehatan, kini seluruh pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten kompak mengundurkan diri dengan alasan tidak adanya perlindungan dari pimpinan.

Fenomena itu cukup mengherankan. Sebab, pengunduran diri sejumlah pejabat di lingkungan Dinkes sangat tidak beralasan.

“Jika Dinkes ini bersih dan clean serta tidak ada keterlibatan dalam pusaran oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, maka kenapa mengundurkan diri dan merasa khawatir?,” terang Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Selasa (01/06/21).

Menurut dia, terbongkarnya kasus korupsi itu menjadi momentum untuk membersihkan segala praktik-praktik korupsi yang diduga terjadi dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan upaya pengungkapan kasus korupsi tersebut.

Baca Juga: Korupsi Pengadaan Masker KN95 di Banten, Kerugian Negara Rp1,6 Miliar

Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 20 orang pejabat di Dinkes Banten mengajukan pengunduran diri massal. Hal itu tertuang dalam surat pengunduran diri tertanggal 28 Mei 2021, dan ditandatangani di atas materai oleh 20 pejabat eselon III dan IV.

Ada dua poin pernyataan sikap dalam surat yang dibuat para pejabat yang mundur. Pertama, mereka menyatakan telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Dinkes yang dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi tersebut membuat mereka bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan.

Lalu yang kedua, menurut para pejabat Dinkes, LS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker untuk penanganan Covid-19, telah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai perintah Kepala Dinkes. Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut, para pejabat Dinkes lainnya merasa tak ada upaya perlindungan dari gubernur.

Dia menambahkan, bentuk kekecewaan karena terkait dengan tidak adanya upaya perlindungan, dinilai sangat janggal. Sebab, menurut pengamat politik asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, perlindungan dari pimpinan ataupun gubernur tidak ada artinya, jika persoalan yang membelit masuk ke dalam ranah hukum.

“Gubenur tidak bisa melawan hukum. Intinya kalau memang tidak merasa bersalah kenapa mengundurkan diri. Kan siklus kasus korupsi seperti di Banten adalah mata rantai, kemudian akan terlihat siapa yang nanti akan bertanggung jawab dinilai merugikan negara atau tidak. Jika Dinkes ini bersih dan clean maka kenapa harus mengundurkan diri?,” tambahnya.

Adi menganggap, munculnya gerakan mosi tidak percaya kepada Gubenur pasca mundurnya 20 pejabat Dinkes Banten tak akan memberi pengaruh apapun. Menurut dia, opsi tidak percaya semacam itu tidak ada gunanya secara politik, karena hanya akan merusak kredibilitas Pemprov Banten.

“Sebab menurut saya, mesti jelas dahulu alasannya. Apalagi kalau cuma merasa tidak dilindungi oleh gubenur. Sebab gubenur tidak dapat melindungi apapun, yang penting pejabat di Dinkes ini tidak melanggar aturan,” tandasnya.

1
2
  • #Dinas Kesehatan Banten
  • #korupsi masker
  • #korupsi