Kapolri minta penyekatan antarwilayah di Bali dimaksimalkan

Tingkat kesembuhan di isoter lebih tinggi karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh nakes.

Jakarta () – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, Minggu, meminta penyekatan antarwilayah provinsi maupun kabupaten/kota dimaksimalkan dalam rangka pengendalian COVID-19.

Menurut Sigit, yang menghadiri rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pengendalian COVID-19 yang baik di Bali dapat menggerakkan kembali perekonomian masyarakat Bali.

Kapolri memandang perlu mengintensifkan penyekatan antarprovinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai.

Melalui pintu masuk transportasi laut, lanjut dia, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai.

"Penyekatan antarkabupaten/kota melalui pos check point antarkabupaten/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol," kata mantan Kabareskrim Polri itu, dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Sigit mengatakan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran dengan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021.

Ia menyebutkan persyaratan PPDN, yakni pelaku perjalanan antarprovinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama.

Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut, kata dia, menunjukkan hasil negatif antigen H-1.

Sementara itu, pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil negatif PCR H-2.

Berikutnya, perjalanan dengan pesawat antarkabupaten/kota di Jawa dan Bali, kata Kapolri, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

"Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan," ucap Sigit.

Dalam rapat bersama itu, Sigit juga meminta Forkopimda Bali memperkuat strategi pengendalian COVID-19 guna menjamin kesehatan masyarakat.

Menurut dia, kesehatan masyarakat akan berimplikasi kepada pulihnya aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata setelah terpukul akibat pandemi COVID-19.

"Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan makin tumbuh," kata Sigit.

Baca juga: Keberhasilan PPKM turunkan kasus aktif

Mantan Kapolda Banten ini menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19 perekonomian Indonesia mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.

Untuk mempertahankannya, menurut dia, perlu strategi agar pandemi COVID-19 dapat terkendali.

Strategi yang dimaksudkannya adalah protokol kesehatan (prokes) ketat dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Selain itu, memperkuat testing, tracking, dan treatment (3T) dan percepatan program vaksinasi massal.

Percepatan vaksinasi, kata Sigit, perlu agar target Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kekebalan komunal masyarakat segera tercapai.

Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat COVID-19, kata Sigit, TNI/Polri bersama pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi bersinergi dengan masyarakat.

"Strategi vaksinasi dapat dilakukan melalui program Serbuan Vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar," kata Sigit.

Sigit berharap Forkopimda Bali membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat istiadat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang terpapar COVID-19 dengan gejala tertentu, mau di karantina di fasilitas isolasi terpusat (isoter) yang ada di Bali.

Menurut dia, tingkat kesembuhan di isoter lebih tinggi karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).

"Upaya menggeser isolasi mandiri ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan pemerintah daerah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat," katanya.

Baca juga: Kepala BNPB minta Posko PPKM perhatikan syarat isolasi mandiri

Selain itu, perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan menjalani isolasi ke isoter.

Sigit mengemukakan bahwa pengendalian COVID-19 perlu langkah-langka luar biasa agar kesehatan masyarakat terjamin sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

"Ketika kasus COVID-19 bisa terkendali, secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik," kata Sigit.

Sigit mencontohkan beberapa daerah yang dapat pelonggaran pada masa PPKM ada di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan seluruh masyarakat," ujar Sigit.

Usai memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan lokasi isoter untuk melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien COVID-19.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © 2021