Melalui Undang-Undang Caesar Washington, yang berlaku pada Juni tahun lalu, Amerika Serikat berharap dapat mencegah upaya rekonstruksi atau normalisasi perdagangan tanpa pertanggungjawaban atas kekejaman di era Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Menteri Luar Negeri (Menlu) UEA Sheikh Abdullah bin Zayed mengatakan, “Meskipun berbagai upaya dibutuhkan Suriah dan blok Liga Arab, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini untuk berkoordinasi dan bekerja dengan Suriah adalah Undang-Undang Caesar.”
Baca juga: AS Kerahkan Pasukan dan Peralatan Militer Tambahan ke Suriah Timur
- Presiden Assad dan Ibu Negara Suriah Positif COVID-19
- Wow, Kampus Unggulan di AS Berikan Beasiswa S1 Senilai Rp114 Juta per Tahun
“Untuk mempertahankan Undang-Undang Caesar seperti sekarang ini membuat jalan ini sangat sulit, tidak hanya bagi kita sebagai bangsa, tetapi juga untuk sektor swasta,” papar dia, saat konferensi pers dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov.
Lihat infografis: Pesawat Jet Tempur Rafale Prancis Menjadi Incaran RI
“Masalah yang harus menjadi bagian dari dialog yang kita bahas secara jelas dengan teman-teman kita di Amerika Serikat,” ungkap Abdullah.
Lihat infografis: Gertak Iran, B-52 AS dan F-15 Israel Berkeliaran di Teluk Persia
Lihat Juga: 4 Orang Tewas Usai Mobil Tertimpa Pohon Tumbang