Tingkat Pengangguran di Gaza Mencapai 70% dari Total Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran di Gaza Mencapai 70% dari Total Tenaga Kerja

GAZA CITY – Tingkat pengangguran di Jalur Gaza mencapai 70% dari total tenaga kerja akibat berlanjutnya blokade Israel dan lockdown virus corona.

Informasi itu diungkapkan Kepala Federasi Umum Serikat Dagang Palestina Sami Al-Ammasi saat bertemu delegasi dari Yayasan Pemulihan Kemanusiaan Turki (IHH) di kantor Federasi Umum di Gaza.

Kedua pihak membahas dampak negatif blokade Israel selama 14 tahun di Gaza dan konsekuensi dari krisis Covid-19.

“Lebih dari 70% tenaga kerja Gaza, 250.000 orang, saat ini menganggur, dengan 140.000 orang dari mereka kehilangan pekerjaan karena wabah virus corona,” papar Sami, dilansir Memo.

Baca Juga:
  • Netanyahu: Utusan Israel Akan Sambangi Sudan
  • Serangan Israel pada Rakyat Palestina Meningkat Setelah Normalisasi

Keadaan ini, menurut dia, mengakibatkan kerugian sebesar USD40 juta pada ekonomi Gaza. (Baca Juga: Hamas dan Mesir Bahas Pembukaan Perlintasan Rafah Secara Permanen)

“Situasi ini akan membutuhkan waktu untuk pulih lagi, karena hanya 500 dari 2.000 pabrik di Gaza telah buka lagi,” tutur Sami yang menyerukan dana darurat untuk memberi kompensasi pada mereka yang terkena dampak dan keluarga mereka. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)

Sebelumnya dilaporkan, Kementerian Dalam Negeri Gaza menghubungi pemerintah Mesir untuk membahas pembukaan perlintasan Rafah secara permanen. (Lihat Video: Jelang Libur Panjang, Penumpang Sejumlah Transportasi Meningkat)

“Perlintasan Rafah beroperasi sebagian sejak Maret, yang menyulitkan perjalanan warga,” papar juru bicara Kementerian Dalam Negeri Gaza Iyad Al-Bazm pada media Hamas, Al Aqsa.

Al-Bazm menyoroti bahwa kementerian telah menghubungi pemerintah Mesir untuk menyepakati formula untuk membuka perlintasan secara permanen sesuai dengan langkah keselamatan dan pencegahan. Menurut dia, perundingan masih berlangsung.

“Ada lebih dari 4.000 kasus yang sangat perlu melakukan perjalanan terdaftar dengan otoritas perlintasan, sedangkan banyak orang lainnya terlantar di luar negeri dan tidak dapat kembali ke rumah,” papar pejabat Palestina itu.

(sya)

Close