JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR , Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan situasi dan kondisi terkini dalam memitigasi pandemi COVID-19 , namun ia memberikan penghargaan atas semua upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana Komisi IX DPR selalu mengawasi. Sayangnya, penanganan COVID-19 sejauh ini masih parsial atau sendiri-sendiri.

“Tetapi memang yang kita lihat, menangani mitigasi COVID-19 ini masih parsial sifatnya sehingga gelombang 1 gelombang ke-3, gelombang 4 nanti nauzubillahminzalik jangan sampai ya, ini kita nggak ada off-nya, dulu waktu pertama dari bulan Maret, itu sudah meningkat-meningkat sampai di bulan Januari-Februari yang sangat klimaks itu, menjelang 1 tahun, makanya kontras sekali menjelang 1 tahun malah angka tuh meningkat sangat signifikan,” ujar Mufida dalam Dialektika Demokrasi DPR yang bertajuk “Waspada Gelombang Kedua COVID-19” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/4/2021). Baca juga: Klaster Baru! 75 Pelajar SMAK Seminari Maria BSB Maumere Positif COVID 19

Mufida melihat penanganan pandemi belum komprehensif dari hulu ke hilir, Menteri Kesehatan (Menkes) kala itu mengumpamakan penanganan pandemi seperti menangani bocor rumah, padahal sebenarnya sumber kebocorannya di mana, belum di atasi.

“Saya kira ini juga menjadi satu pendekatan yang harus komitmen dilakukan oleh Kemenkes, bagaimana mengatasi mitigasi pandemi COVID-19 ini secara komprehensif dari hulu ke hilir sehingga, serapan anggaran yaitu tepat sasaran dan anggaran itu benar-benar kembali kepada rakyat,” katanya.

Padahal, menurut dia, anggaran untuk penanganan COVID-19 sudah terpakai sangat besar sekali, sementara angka positifnya masih terus berjalan, bahkan cenderung meningkat belakangan ini. Khusus untuk DKI Jakarta, angkanya sudah menembus 400 ribu lebih, beberapa pekan terakhir ini, klaster perkantoran juga dinyatakan sebagai temuan baru. Sehingga, pemerintah harus menghitung lagi proyeksi dan antisipasinya.

Baca Juga:
  • Kasus Rapid Antigen Bekas, Dokter Ingatkan Alat Ini Hanya Bisa Dipakai Sekali
  • Penggunaan Rapid Antigen Bekas di Kualanamu, Epidemiolog: Ini Hal yang Sangat Serius
  • Quraish Shihab: Jihad Adalah Puncak Segala Aktivitas

Berapa kebutuhan alat kesehatan (alkes), kebutuhan obat, kebutuhan untuk vaksin, selain itu pihaknya juga mendorong untuk vaksin Merah-Putih ini segera diselesaikan, supaya Indonesia juga bisa menghemat anggaran dengan vaksin produksi dalam negeri, baik itu obat-obatan maupun alkes. Penanganan COVID-19 harus all out dan tidak boleh lagi ada penghematan. Sementara, pemerintah juga banyak berhutang pada fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

“Ini menjadi satu catatan evaluasi dari sisi keuangan bagaimana pandemi COVID-19 tertangani,” tegas Mufida. Baca juga: DPD Minta Satgas Covid Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Saat Idul Fitri

Kemudian, sambung politikua PKS ini, 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker) tetap harus ditegakkan dan ini harus menggunakan para influencer yang benar-benar didengarkan oleh masyarakat. Bahkan, tokoh-tokoh lokal masyarakat setempat pun ini harus diajak bekerja sama. Begitunuga dengan 3T (testing, tracing, treatment) harus ditingkatkan secara eksponensial, jangan sampai merasa vaksinasi dilakukan kemudian 3T dilemahkan.

“Saya menyayangkan sekali, kita semua di Komisi IX, sangat menyedihkan sekali kejadian satu tahapan testing di Kualanamu ditemukan itu kasus yang sangat-sangat luar biasa, ini bertentangan dengan 3T sedang digalakan, tahap pertama itu testing, nah kalau testing-nya tidak bisa akurat hasilnya ataupun meragukan, ini bagaimana, apalagi melibatkan unsur BUMN, ini sangat menyedihkan,” sesalnya.

Menurut Mufida, pengawasan 3M dan 3T juga perlu ditingkatkan. Karena pemerintah ini sudah mengeluarkan begitu banyak kebijakan dan regulasi, tetapi sekali lagi ini pengawasannya kurang, sehingga gap antata regulasi dan implementasi bisa diminimalisir.

Yang tak kalah penting, Mufida menambahkan, harus benar-benar mengajak seluruh komponen bangsa, agar semuanya ikut mengawasi juga karena tidak mungkin pemerintah menjalankan ini sendiri, semua harus berkolaborasi dan mensukseskan semua upaya-upaya yang sudah dirancang.

“Saya kira ini yang harus kita lakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa bersatu melawan COVID-19 dan law enforcement harus ditegakkan, regulasi harus dilakukan dan pengawasan implementasi regulasi ini harus benar-benar menjadi satu perhatian untuk saat ini,” tegas Mufida. Baca juga: Potret ‘Tsunami’ COVID India: Anak Buang Ibunya di Jalan karena Positif COVID

“Karena banyak sekali kejadian hari ini, enggak cuma menggunakan alat antigen bekas, tapi juga mafia karantina juga terjadi, ini bagaimana pandemi akan teratasi gitu loh, kan sulit kalau di sana, di sini kita sungguh-sungguh tetapi ada yang seperti itu, makanya pembatasan WNA juga menjadi perhatian yang sangat penting sekali,” pungkas Mufida.

(kri)