Ridwan Kamil Luncurkan EDJ Demi Penyajian Data Akurat

BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkomitmen untuk selalu menyajikan data yang akurat dan efisien dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk menunjangnya, maka pemerintah provinsi Jawa Barat menghadirkan portal penyajian data yang diberi nama Ekosistem Data Jabar (EDJ). Program ini pun telah diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil via konferensi video di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung , Kamis (25/3/2021).

Dalam Ekosistem Data Jabar, terdapat tiga portal bernama Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Jenis data yang disajikan, yakni dataset, visualisasi, dan indikator kinerja.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil berharap, dengan hadirnya portal data dan informasi yang komprehensif, keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan efektif dan efisien.“Karena kami mendapati selaku pemakai data seringkali keputusan-keputusan itu tidak akurat, tidak tepat, ragu-ragu karena data yang kurang pas. Saya selalu punya prinsip good decision coming from good data,” katanya.

Baca Juga:
  • Ahli ITB Sebut 50 Persen Suplai Air Terbuang Sia-sia
  • Ridwan Kamil Gandeng Swasta Akselerasi Vaksinasi COVID-19 di Jabar
  • Diambil Alih Investor Jerman, Proyek TPPAS Lulut Nambo Sedot Investasi USD133,3 Juta

Baca juga: 9.000 Pedagang Pasar Tradisonal di Kota Bandung Jadi Sasaran Vaksinasi

Terdapat perbedaan dari portal Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Open Data Jabar dapat diakses oleh masyarakat dan data yang disajikan bersifat publik. Satu Data Jabar menjadi portal berbagi pakai data antar perangkat daerah di Pemda Provinsi Jabar. Ada data yang dikecualikan, data publik, dan data internal di dalam Satu Data Jabar.

Sedangkan Satu Peta Jabar menjadi portal berbagi pakai data yang berisi data-data geospasial atau berupa peta. Ketiga portal tersebut saling terintegrasi.

Pengkategorian data publik, data internal, dan data dikecualikan, pun disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).“Saya berharap akan ada ratusan atau ribuan data datang dari seluruh perangkat daerah. Tapi saya titip untuk dikelola satu portal datanya, satu ekosistemnya oleh Diskominfo,” tutur Kang Emil.

Close