JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan membangun 6.000 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2021.

Selain untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Selama Terapkan Prokes, La Nyalla Dukung Usulan Santri Mudik Lebih Awal

Rencananya, kegiatan ini akan menyerap 36.000 tenaga kerja. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta.

Baca Juga:
  • Kenaikan Tarif Tol Tak Bisa Dibatalkan, Ini Sebabnya
  • PDAM Gowa Dapat Stimulus Rp17 Miliar dari Kementerian PUPR
  • Hindari Perkara Ini Agar Ibadah Puasa Ramadhan Tidak Sia-sia

“Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan. Kami targetkan konstruksi dapat dimulai menjelang Idulfitri,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti.

Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dengan total anggaran Rp3,8 triliun dengan target penyerapan 183.821 tenaga kerja.

Baca juga: Tak Ada Mudik Lebaran, Bisnis Penerbangan Terganggu

Kegiatan tersebut meliputi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Tempat Pengolahan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS3R), Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Sanimas), SPAM Perdesaan Padat Karya (Pamsimas) dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya.

Secara rinci, Kotaku dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp976,6 miliar, PISEW dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp900 miliar, TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar.

Kemudian Sanimas dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp713,73 miliar, Pamsimas di 4.525 desa dengan anggaran Rp943 miliar dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya di 155 lokasi dengan anggaran Rp224,9 miliar.

(ind)