KENDARI Kekerasan terus menimpa jurnalis , proses hukumnya tak pernah berujung. Persoalan itu menjadi momok bagi masa depan jurnalistik di negeri ini.

Karena itu, pada momen peringatan World Press Freedom Day , puluhan jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Kendari (FJK) melakukan aksi damai di kawasan traffic light eks MTQ Kendari, Kamis (6/5) petang. Mereka menyuarakan agar kekerasan terhadap jurnalis dihentikan.

Ketua AJI Kendari Rosniawati Fikri mengatakan, pelaku kekerasan selama ini masih didominasi oleh oknum aparat kepolisian. “Usut tuntas dan adili pelaku kekerasan terhadap jurnalis, sesuai regulasi yang tersedia. Siapapun pelakunya, apapun bentuk kekerasannya, harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Pers

FJK tersebut digagas AJI Kendari, IJTI Sultra dan PWI Sultra, mereka turun ke jalan dan merefleksi potret buram kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis selama beberapa tahun terakhir di Sultra. Sepanjang tahun 2017-2021, setidaknya 28 kasus tentang wartawan yang mendapat teror, intimidasi, perampasan alat perkam, penghapusan file liputan dan bentuk kekerasan lainnya saat menjalankan tugas.

Baca Juga:
  • Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kekerasan Jurnalis Nurhadi
  • Demo Ratusan Buruh Bongkar Muat di Kendari Berujung Ricuh
  • 70 Ribu Liter Disinfektan dan 1.500 Liter Parfum Dipakai untuk Bersihkan Masjidil Haram

“Setiap tahun kami selalu menyuarakan stop kekerasan terhadap jurnalis. Jurnalis bekerja untuk publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas,” tegas Rosniawati Fikri saat berorasi.

Wanita yang karib disapa Ros ini berharap, kasus kekerasan terhadap jurnalis tak terjadi di hari-hari mendatang. “Biarkan jurnalis bekerja sebagai jurnalis,” ujarnya.

Baca juga: Kontak Senjata Pasukan TNI-Polri dengan KKB Pecah di Ilaga Warga Mengungsi

Ketua IJTI Sultra, Asdar Zula juga meminta semua pihak untuk menghormati jurnalis yang bekerja untuk publik demi memperoleh hak atas informasi. Jurnalis bekerja merujuk kode etik dan UU NO 40 Tentang Pokok Pers. “Sudah seharusnya aparat memberikan perlindungan kepada wartawan yang bertugas,” tegasnya.

FJK mengutuk segala bentuk kekerasan yang menimpa jurnalis. Mendesak kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, sesuai hukum yang berlaku.

FJK meminta TNI-Polri untuk menjamin keselamatan jurnalis yang bertugas. Ketika jurnalis bekerja dengan rasa nyaman, tentu menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat juga mendapatkan informasi yang bisa mencerdaskan dan menangkal hoaks yang marak menyebar di ruang sosial media.

Baca juga: Kendari Masih Membara, Brimob dan Dalmas Polda Sultra Diterjunkan Bersenjata Lengkap

“Tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, segala perkara yang berakaitan dengan sengketa pers harus diselesaikan dengan merujuk UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pokok Pers, bukan dengan pasal-pasal karet UU ITE,” tegasnya.

Dengan demikian, FJK meminta jurnalis bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalis. Perushaan media juga mesti memberikan upah layak terhadap jurnalisnya. “Biarkan jurnalis bekerja sebagai jurnalis,” tandasnya.

(nic)