BOGOR – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan ingin sekali meningkatkan pelayanan angkutan umum di sejumlah daerah, diantaranya di Kota Bogor. Sebab ini masih menjadi salah satu visi pemerintah.

“Oleh karenanya saya ingin membuat suatu upaya pengembangan, angkutan massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan layanan transportasi umum standard minimal yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan dan memenuhi aspek kesehatan,” ujar Budi dalam Webinar Skema Pembelian Layanan Buy The Service (BTS) di Kota Bogor, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Majukan Daerah, Menhub Berharap Pemanfaatan Tol Laut Terus Dioptimalkan

BTS merupakan layanan angkutan umum yang dilakukan pemerintah dengan membeli layanan yang disediakan operator. Dengan sistem ini, pembelian layanan dihitung berdasarkan formulasi biaya pokok yang akan menghasilkan nilai rupiah per kilometer.

Menurut Menhub, hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengidentifikasi sejumlah daerah yang belum aksimal meyediakan transportasi berbasis jalan. “Meski demikian masih banyak daerah-daerah, belum maksimal melaksanakan angkutan massal berbasis jalan ini, maka dari itu kita identifikasi melalui program buy the service (BTS),” ujarnya.

Baca Juga:
  • Bus Gratis Bakal Wara-wiri di Bogor Mulai Juni, Cek Rutenya
  • 73 Sekolah Uji Coba PTM, Disdik Bogor: Setiap Kecamatan 6 Sekolah
  • Keutamaan Itikaf di Bulan Ramadhan, Begini Tata Caranya

Pihaknya mengakui program ini dalam skala nasional masih embrio, sehingga diharapkan sistim ini menjadi massal dan berkelanjutan. “Kita harapakan kehadiran bus yang aman dan nyaman merupakan yang kita utamakan, hal ini sudah kami buktikan bahwa buy the service sudah dijalankan dibeberapa kota,” tandasnya.

Bahkan, respon dari masyarakat cukup luar biasa, seperti di Medan, Palembang, Surakarta, Yogya, Makassar yang disebut tonggak sejarah atau milestone dari program tesebut.

Baca juga: Bus Gratis Bakal Wara-wiri di Bogor Mulai Juni, Cek Rutenya

“Kita sudah akomodir lebih dari 1 juta perjalanan masyarakat, walaupun memang pada tanggal 2 Desember 2020, dibatasi dengan volume penumpang 50 persen, namun sudah tercapai setengah juta,” tegasnya.

Budi Karya menegaskan hal tersebut sebagai bukti bahwa program ini penting tak hanya di lima kota, tapi bisa juga dilakukan di kota-kota lain.

“Kita memperhatikan bahwa, Indonesia memiliki akulmerasi, Jabodetabek adalah satu yang paling besar dengan jumlah penduduk, lebih dari 33 juta, bahkan pergerakannya kalau kita catat ada mencapai 88 juta per hari,” paparnya.

Sehingga, kata Budi, ini bisa dijadikan upaya shifting atau bergeser dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, apabila pemerintah menyediakan layanan yang lebih baik dan nyaman.

“Kita melihat Kota Bogor akan menjadi percontohan berikutnya, dan saya harapkan pak Bima Arya yang memang sejak lama meminta ini diprogramkan disana, insyallah bisa jalankan dan sekarang ini didukung oleh para pengamat,” ungkapnya.

Pihaknya berharap para pengamat juga mengamati hal-hal apa saja yang perlu diberikan catatan agar lebih mudah dalam melakukan suatu program, sehingga bisa diketahui pemetaannya secara detail.