JAKARTA – Sejumlah pengamat mengingatkan agar konflik internal yang dialami Partai Demokrat saat ini tidak menyeret-nyeret kampus atau mahasiswa. Karena hal itu merupakan konflik internal partai dan jika melibatkan pihak luar tidak akan mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.

Diketahui, kisruh internal Demokrat karena munculnya kelompok yang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut), dengan terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum)

Baca juga: Di Tengah Kisruh Demokrat, SBY Bicara soal Kebenaran dan Keadilan

“Seyogianya kelompok Agus Harimurti Yudhoyono dan Kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Sumut, menyelesaikan konflik secara dewasa, melihat aturan yang ada atau lewat jalur hukum jika ada salah satu pihak yang dirugikan, karena konflik di Partai Demokrat, tidak ada kudeta mengkudeta melainkan konflik internal partai,” kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) 2009-2015 Laksanto Utomo dalam keterangannya, Kamis (18/4/2021).

Baca Juga:
  • Di Tengah Kisruh Demokrat, SBY Bicara soal Kebenaran dan Keadilan
  • Moeldoko Diminta Tunjuk Jubir Terkait Urusan Politiknya
  • Kubu AHY dan Moeldoko Butuh Strategi Politik yang Kuat untuk Perang Terbuka

Baca juga: Munarman Bela Demokrat AHY yang Dizalimi, Kubu Moeldoko Bereaksi

Laksanto yang juga dosen Univ Veteran Jakarta menambahkan, struktur kepartaian di Indonesia, termasuk juga Partai Demokrat semestinya bersifat terbuka, tidak dikuasai oleh keluarga atau pendiri keluarga.

“Kalau tidak salah di PD itu yang menjadi masalah adalah kekuasaan Ketua Umum AHY relatif luas, dan di atas AHY adalah ayahnya yakni SBY. Struktur partai seperti itu tidak akan sehat,” katanya.

Baca juga: AD/ART Demokrat 2020 Dinilai Cacat, Pengamat: Celah Bagi Kubu KLB Menggugat