Jokowi Segera Umumkan Anggota SWF Minggu Depan

Jokowi Segera Umumkan Anggota SWF Minggu Depan

JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan anggota Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari kelompok profesional sudah ditutup.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa saat ini sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

“Nanti akan diumumkan oleh Presiden langsung. Pada saat Presiden sampaikan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk dikonsultasikan, pasti akan penjelaskan. Paling lambat minggu depan ada proses konsultasi ke DPR mengenai nama anggota dewan pengawas dari kelompok yang profesional,” kata Isa dalam video virtual, Jumat (8/1/2021).

(Baca juga: PSBB Jawa-Bali Bisa Tekan Kasus Covid-19, asal… )

Baca Juga:
  • Di Tengah Pandemi, Pelaku Usaha Cilik Paling Berani Berinvestasi
  • Keberhasilan SWF Akan Tergantung Cara Penawarannya

Kata dia, berdasarkan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja, dewan pengawas SWF terdiri atas lima orang. “Ada 3 yang akan dipilih dalam pendaftaran. Karena yang duanya adalah Menteri Keuangan yang merangkap sebagai ketua dan naggota lalu Menteri BUMN,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan lembaga pengelola investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) kepada para gubernur. Dia mengatakan bahwa para gubernur perlu tahu bahwa SWF adalah salah satu terobosan dalam rangka pembiayaan nasional.

“Ini juga agar para gubernur mengetahui sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita tidak hanya tergantung kepada APBN, tidak tergantung hanya dari bantuan pinjaman. Tetapi kita juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia investment authority,” katanya.

(Baca juga: Inilah 5 Jenderal Calon Kapolri yang Diusulkan ke Jokowi )

Adapun, beberapa alasan dibentuknya SWF salah satunya adalah tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan. “Kemudian juga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus meningkat. Kemudian kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan. Sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu pada bulan ini ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund,” tandasnya.

(ind)

Close