WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ingin mempertahankan kebijakan Donald Trump yang kontroversial dengan memulai penjualan drone bersenjata ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia (HAM) dalam pengawasan.

Ketika pemerintahan mantan Presiden Donald Trump menafsirkan kembali perjanjian senjata era Perang Dingin antara 35 negara yang dikenal sebagai Rezim Kontrol Teknologi Rudal (MTCR) untuk meningkatkan penjualan drone, para pendukung kontrol senjata dan beberapa anggota parlemen Partai Demokrat khawatir langkah itu akan memperburuk konflik global.

Meskipun masih terlalu dini untuk mengetahui apakah itu masalahnya, penjualan drone tempur itu telah meningkat.

Baca juga: Terungkap, Gerombolan UFO Ganggu 3 Kapal Perang AS

Baca Juga:
  • Terungkap, Gerombolan UFO Ganggu 3 Kapal Perang AS
  • Sosok Penembak Massal Colorado: Ahmad Alissa asal Suriah, Pernah Diledek sebagai Teroris
  • Rezim Kim Jong-un Tembakkan 2 Rudal Korut, AS dan Korsel Siaga

Menjaga kebijakan juga bisa bertentangan dengan janji kampanye Presiden Joe Biden untuk “memastikan Amerika tidak memeriksa nilai-nilainya di depan pintu untuk menjual senjata”.

Baca juga: Masih Tertutup Kapal Kandas, Mesir Setop Operasional Terusan Suez

Ketika Biden menjadi wakil presiden di era Presiden Barack Obama, kelompok hak asasi manusia mengkritik pemerintahan mereka karena serangan drone bersenjata terhadap militan Taliban di Afghanistan yang juga menewaskan warga sipil.

Lihat infografis: Topeng Emas Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di China

Lihat Juga: Iseng-Iseng Berhadiah Di Kompetisi Online RCTI+, Bayak Hadiah Menarik!