BANDUNG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengakui, keterbatasan personel menjadi kendala bagi Satgas Covid-19 melakukan pemantauan dan penerbitan kerumunan belanja jelang Lebaran.

Hal itu menanggapi banyaknya informasi yang beredar banyak pusat perbelanjaan di Sal Kaum, Otista, dan Gasibu dengan pengujung yang membludak. Apalagi, tidak sedikit pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan.

Baca juga: Masuk Peringkat 28 Dunia, Kota Bandung Bertekad Pertahankan Status Smart City

“Personel kami baik dari Satpol PP, Polri, TNI, serta aparatur lainnya sebenarnya terus melakukan pemantauan di lapangan, tapi kami jumlahnya sangat terbatas. Sementara warga yang belanja luar biasa banyak,” kata Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi, Minggu (9/5/2021).

Dengan jumlah yang terbatas, kadang personel kewalahan melakukan pengawasan. Padahal, dari Satpol PP saja, pihaknya sudah mengerahkan 120 personel. Sementara khusus akhir pekan ini, pihaknya juga menerjunkan para pejabat fungsional untuk ikut mengawasi.

Baca Juga:
  • Satpol PP Jakbar Antisipasi Kerumunan Pengunjung di Mal Jelang Lebaran
  • Pasar Tanah Abang Kembali Diserbu Pembeli
  • Ramadhan Segera Pergi, Kesedihan Bagi Orang-orang Beriman

Baca juga: Pasar Kaget Gasibu Penuh Sesak di Tengah Larangan Mudik, Netizen Kritisi Aturan

Kendati begitu, kata dia, pihaknya tetap membutuhkan kerja sama dari masing masing pusat perbelanjaan. Di mana, mereka bisa memberi laporan kepada Satgas atau Pol PP, jika terjadi kepadatan pengujung. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

Menurut dia, sesuai ketentuan, pusat perbelanjaan dan mal hanya boleh menampung 50% pengunjung. Kemudian memastikan pengunjung mengenakan masker, menjaga jarak, dan handsanitizer.

Sementara terkait pasar kaget seperti Gasibu, hal itu juga menjadi tanggungjawab kewilayahan. Pasar kaget Gasibu tidak bisa serta merta ditutup karena melibatkan banyak pihak yang bakal terdampak, terutama PKL.

“Itu memang perlu dipikirkan bagaiamana solusinya untuk PKL, tidak bisa serta merta menindak. Apalagi itu aset Pemprov, kami harus koordinasi dengan mereka juga,” timpal dia

(msd)