JAKARTA – Maluku Utara telah menjadi provinsi otonom melalui UU No.46/ 1999 yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999. UU tersebut menetapkan Sofifi sebagai Ibukota provinsi. Tetapi hingga 22 tahun perintah UU tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyelesaikannya. Dalam rapat koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara secara virtual yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Tito mengungkapkan sejumlah hal yang menghambat eksekusi program pembangunan di Sofifi.

Yang paling utama adalah tidak ada kepastian administrasi pemerintahan. bertahun-tahun lamanya Sofifi tidak pernah menjadi ibukota provinsi sebagaimana yang direncanakan. Meski pembangunan sejumlah infrastruktur pernah dilakukan. Mulai dari pembangunan kantor gubernur, kantor pengadilan, korem, hingga perumahan.

“Tetapi hingga saat ini pembangunan itu masih belum dimanfaatkan secara maksimal. ASN pun kurang optimal dalam melaksanakan tugas karena berdomisili di Ternate dan Tidore. Lantaran ketidaksiapan sarana prasarana secara lengkap, mereka akhirnya bolak balik,” ujar Tito dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga:
  • 85 Pasangan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Belum Dilantik
  • Mendagri Minta Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Penularan Covid-19

Baca juga: Kemendagri Tak Pungkiri Pemda Simpan Uang di Bank Demi Tambah PAD

Menurut Tito, Sofifi adalah jalan tengah di antara Ternate dan Tidore. Tetapi penanganan Sofifi membutuhkan langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi Maluku Utara.

“Kami dari diskusi dengan beberapa ahli dan seluruh staf di Kemendagri, itu memilih opsinya yang Kawasan Khusus ibu kota Sofifi. Nah, ini kemudian sudah kami diskusikan di lapangan dengan Gubernur, Wali Kota Tidore, kemudian dari Bupati Halmahera Barat karena sebagian wilayahnya, itu sudah disepakati” ujarnya.

Draf dasar hukum Pembentukan Kawasan Khusus tersebut telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah PP. Peraturan ini nantinya akan mengatur Pembentukan Kawasan Khusus Ibukota Sofifi, yang meliputi sebagian Kecamatan di Wilayah Kota Tidore yang terletak di pulau besar, dan sebagian Kecamatan di Halmahera Barat.

Baca juga: Warga Pesisir Barat Maluku Utara Diimbau Waspadai Peningkatan Hujan

Menurutnya dengan penetapan itu akan membuka peluang adanya investasi baru dan lapangan pekerjaan. Pasalnya segala urusan birokrasi dan tata kelola pemerintahan bakal semakin mudah.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan apa yang telah dilakukan Kemendagri menjadi peta jalan (road map) bagi penanganan permasalahan yang terjadi di Sofifi. Peta jalan ini sekaligus menjadi langkah pembuka bagi kementerian/lembaga lain untuk menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berulang kali menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas komitmen dan upaya yang akan direalisasikan oleh kementerian/lembaga dalam menyelesaikan permasalah Sofifi. Dirinya berharap, pemanfaatan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara dapat segera terealisasi secara baik.

“Tiada kata lain yang dapat Saya sampaikan, selain terima kasih,” kata Abdul Gani.

(muh)